Bukan Salah Ibu Mengandung

Ruwajurai.com – Saat perayaan HUT PKPI, Minggu, 15 Januari 2017, Presiden Joko Widodo berpidato tentang informasi yang berlimpah di media sosial. Nadanya masih seperti sebelumnya, saat menegaskankan perkara “hoax” di media sosial.

Soal “hoax” di media sosial, mulai jad buah bibir pasca demontrasi ribuan warga dari berbagai daerah ke Jakarta, berkaitan dengan kasus Ahok. Siapa pun tak mengira orang bisa berkumpul dalam jumlah besar hanya dipicu media sosial. Setiap orang akan kagum, bahkan, sebatang rumput saja tak rebah ketika ribuan orang itu berkumpul.

Semua karena media sosial. Tapi, Presiden Joko Widodo menilai, kepercayaan luar biasa dari netizen itu dipengaruhi berita bohong. “Hoax” telah mendorong massa berdemontrasi.

Tak heran, bila Jokowi memiliki ketidakpercayaan pada media sosial. Dengan mudah kita bisa melacak penyebabnya. Terutama, karena media sosial memiliki banyak energi untuk mengobrak-abrik strategi komunikasi pemerintah. Media sosial juga tak bisa ditebak, sehingga sulit dibantahkan.

Informasi yang berselewiran di media sosial, sesepele apapun, punya kemampuan luar biasa untuk menyaru sebagai pengetahuan. Informasi itu mengecoh. Netizen sebetulnya mengkonsumsi informasi media sosial bukan untuk memiliki pengetahuan–ini bila proses komunikasi dikaitkan perkara tranfer ilmu pengetahuan layaknya orang membaca–melainkan sekadar hiburan (happy fun) untuk menikmati posisi dirinya sebagai masyarakt sadar internet.

Pemerintah menganggap informasi di media sosial itu sebagai “hoax” karena sesuatu yang happy fun bagi netizen itu, sering, merupakan sesuatu yang meremehkan pemerintah. Kita ambil contoh foto yang muncul di media sosial, yang memperlihatkan aksi balasan demontrasi massa dijadikan olok-olok oleh netizen.

Jika lebih direnungkan, sebetulnya, ketidakpercayaan itu lebih menunjukkan betapa Kepala Negara kurang tekun memahami perkembangan teknologi informasi. Mungkin, Beliau terlewatkan sehingga tak tahu warisan Everet M. Roger tentang desa global. Warisan yang dipertegas Alvin Toffler, lalu menginspirasi banyak kalangan untuk menciptakan media sosial.

Mungkin juga bukan soal tekun dan tidak tekun. Ini lebih pada soal kurang tepatnya strategi komunikasi, sehingga zaman Jokowi terkesan telah terjadi krisis strategi komunikasi. Pilihan strategi komunikasi Jokowi, yang mengandalkan lembaga khusus untuk mengendalikan semua informasi dari internal ke eksternal, memiliki kelemahan yang mendasar. Lembaga khusus kepresidenan jadi terkesan super power, terpaksa harus menguasai semua persoalan yang ada. Mereka menjadi sangat serius menyikapi segala sesuatu, sering menjurus pada tegang.

Lembaga khusus di lingkungan kepresidenan lupa, bahwa perkara informasi di media sosial, sesungguhnya bukan perkara pada materi informasi itu. Misalnya, kita baca ulang Sontag, S (1971) dalam On Photography, yang menyebut: “Foto-foto, yang tidak bisa dengan sendirinya menjelaskan apa-apa, memicu tanpa henti suatu deduksi, spekulasi, dan fantasi”.

Artinya, foto di media sosial, yang sesungguhnya tak bisa banyak bicara karena dibuat asal-asalan, memicu netizen untuk mencari apa sesungguhnya makna foto itu. Jika foto, atau misalnya sebuah meme menampilkan wajah Presiden Jokowi, orang akan berpikir keras untuk menemukan makna semuanya. Penafsiran netizen tak bisa dikendalikan, karena berkaitan dengan informasi yang diperoleh sebelumnya, sehingga sesuatu yang tujuannya baik bisa jadi akan negatif.

Walter Benjamin sejalan dengan Sontag, pernah mengatakan: “Foto tidak menangkap kebenaran. Sebuah foto akan memiliki makna hanya ketika berbicara tentang sesuatu; foto tergantung pada bahasa’. Jadi, foto di media sosial, sering muncul tanpa bahasa, dan tafsir atasnya menjadi liar. Dengan kata lain, perilaku netizen dalam melihat atau memperhatikan sajian informasi di media sosial (visual) tidak pernah bisa netral.

Dalam tradisi seperti ini dibutuhkan strategi komunikasi yang tepat. Media sosial itu anugerah terindah.

Penulis : Budi Hutasuhut