Literasi

Demokrasi tak bisa berumah di angin. Trilyunan uang terkuras, berbilang institusi tiruan dicangkokkan, pelbagai prosedur baru digulirkan, tak membuat rakyat kian berdaya secara politik. Perangkat keras demokrasi memang berhasil dipoles, tetapi perangkat lunak-budaya politiknya masih berjiwa tirani-feodalistis. Demokrasi berjalan dengan meninggalkan sang “demos” (rakyat jelata), seperti malin kundang yang melupakan ibunya sendiri.

Situasi demikian mengingatkan kembali sisi kegagalan demokrasi Indonesia pada dekade 1950-an. Menurut pandangan Ricklefs, kegagalan tersebut disebabkan oleh lemahnya fondasi demokrasi. ”Di sebuah negara yang masih ditandai oleh tingginya tingkat buta huruf, rendahnya pendidikan, buruknya kondisi ekonomi, lebarnya kesenjangan sosial, dan mentalitas otoritarian, wilayah politik masih merupakan hak istimewa milik sekelompok kecil elit politisi.”

Budaya demokrasi mengandaikan adanya empati dan partisipasi; yakni kesanggupan untuk memahami dan menempatkan diri dalam situasi orang lain, yang menjadi anjakan bagi kesediaan berperan aktif dalam penyelesaian masalah-masalah kolektif. Kemampuan empati dan partisipasi ini bisa ditumbuhkan oleh kekuatan literasi (Lerner, 1958).

Dunia kelisanan adalah dunia pemusatan yang mengarah pada elitisme. Dalam tradisi kelisanan, ada sedikit orang sebagai pusat otoritas untuk diikuti ucapannya oleh pendengar-pengikut. Kelangkaan ini menganugerahkan privilese khusus kepada sedikit elit yang membuatnya dominan secara politik. Adapun dunia keberaksaraan adalah dunia penyebaran. Perluasan kemampuan literasi dan jumlah bacaan mendorong desentralisasi penguasaan pengetahuan. Desentralisasi ini secara perlahan memerosotkan nilai sakral elitisme seraya memperkuat egalitarianisme.

Elitisme mengadung mentalitas narsistik yang berpusat pada diri sendiri, tanpa empati dan kesungguhan mengajak partisipasi. Egalitarianisme mengadung kepekaan akan kesedarajatan hak, oleh karenanya berusaha mencegah timbulnya dominasi dengan menggalakan partisipasi.

Tak heran, dalam negeri dengan tradisi literasi yang kuatlah demokrasi bisa tumbuh dengan kuat. Athena (Yunani) sering dirujuk sebagai ”ibu demokrasi” karena berakar pada tradisi literasi yang kuat, berkat penemuan alfabet. Peradaban Yunani dan Romawi adalah yang pertama di muka bumi yang berdiri di atas aktivitas baca-tulis masyarakat; pertama kali diperlengkapi dengan sarana-sarana berekspresi yang memadai dalam dunia tulis; pertama kali mampu menempatkan dunia tulis dalam sirkulasi umum (Havelock, 1982). Revolusi demokratik terjadi di Perancis (1848), tidak di Inggris sebagai pelopor revolusi industri, karena Perancis (Paris) saat itu merupakan masyarakat dengan tingkat literasi yang paling tinggi di Eropa (Rude, 1970).