Politik KAHMI adalah Politik Moral, Bukan Politik Praktis -Ruwajuraui.com

Ruwajurai.com – Dalam acara Pelantikan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) dan Forum Alumni HMI-Wati (Forhati) periode 2017-2022 dilantik. Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Majelis Etik KAHMI hadir pada acara itu.

Bersamaan dengan pelantikan tersebut, MN KAHMI mengeluarkan statemen dan pokok-pokok pikirannya untuk negeri ini.

Berikut pernyataan KAHMI lewat Koordinator Presidium Prof Dr R. Siti Zuhro MA.

“Alumni HMI (KAHMI) adalah organisasi kekeluargaan atau wadah paguyuban alumni HMI, para cendekia yang bersifat independen. KAHMI ada karena adanya HMI. Oleh karena itu, sebagai organisasi kekeluargaan, penting bagi KAHMI untuk saling memperkuat ukhuwah Islamiyah, senantiasa menjaga tali silaturahmi,” kata Siti Zuhro.

Anggota KAHMI yang tersebar di seluruh Indonesia ibarat pelangi yang membentang dari Sabang sampai Merauke, warna warni bidang keahlian, profesi, dan afiliasi politik serta organisasinya. Kekuatan yang mengikat alumni HMI adalah kesamaan nilai Islam sebagai pedoman hidup.

Dikatakan, independensi KAHMI membuatnya tidak memihak salah satu partai, organisasi keagamaan, atau organisasi lain manapun. KAHMI tidak berpolitik praktis. Meskipun demikian, tidak berarti KAHMI buta politik.
Sebagai warga negara dan insan cendekia, KAHMI memiliki kewajiban untuk turut membangun bangsa dan negara. KAHMI berkewajiban untuk menjaga dan merawat NKRI. Sebagai Muslim, KAHMI berkewajiban menegakkan amal makruf nahi munkar, termasuk dalam politik.

“Tetapi, politik KAHMI bukan politik praktis, melainkan politik moral yang menekankan pada nilai,” katanya.

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ancaman “keterbelahan”. Berbagai macam ujaran kebencian, berita hoax dan informasi yang mengandung unsur SARA yang dijumpai di media sosial, cukup mengkhawatirkan kelangsungan hidup bangsa dan NKRI, ebih-lebih di tahun-tahun politik saat ini.

Dalam hal ini KAHMI perlu mengambil peran untuk turut membantu bangsa dan negara mencari akar persoalan dan memberikan solusi konkritnya: apakah bangsa Indonesia sudah berubah menjadi bangsa yang intoleran, yang tak lagi menghargai sopan santun dan nilai-nilai agama?

“Atau apakah fenomena ini merupakan letupan sublimasi dari kesenjangan sosial ekonomi yang dirasakan makin tinggi atau karena faktor lain? Lalu apa solusinya?” ujar Siti Zuhro.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penting bagi KAHMI untuk pertama-tama melakukan penguatan soliditas internal dengan membangun konsolidasi dan kesepahaman.

Dengan soliditas yang kokoh dan kesepahaman tujuan yang didasarkan atas nilai-nilai Islam serta 5 insan cita HMI diharapkan terjalin sinergi yang kuat untuk turut melakukan perbaikan atas persoalan yang dihadapi bangsa dan negara.

“Sebagai organisasi alumni HMI, KAHMI memiliki tanggung jawab untuk turut melakukan pembinaan pada HMI. Karena kesinambungan dan masa depan KAHMI tergantung pada HMI?” katanya lagi.

“HMI perlu mendapat pembinaan, tetapi tidak dimaksudkan untuk membuatnya menjadi organisasi yang dependen, melainkan untuk membantu mengarahkannya menjadi organisasi yang independen karena mereka adalah intelektual muda yang cerdas, penuh improvisasi dan inovasi,” pungkas peneliti senior bidang politik LIPI ini. (Indopost)