PESAWARAN – Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Kabupaten Pesawaran menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Dendi Ramadhona yang telah berjalan sembilan tahun. Kepemimpinan Dendi dinilai gagal dalam membangun Pesawaran ke arah yang lebih maju.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris MPAL Pesawaran Mualim Taher, yang juga merupakan Ketua Harian Panitia Pelaksanaan Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP).
Menurutnya, perkembangan di Kabupaten Pesawaran setiap tahunnya tidak menunjukkan perubahan signifikan meskipun memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah. Namun, potensi tersebut tidak mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Masyarakat masih terjerat dalam kemiskinan, tidak dapat mengakses pendidikan yang layak, dan tingkat pengangguran pun masih tinggi,” ujar Mualim Taher. Pada Selasa 5 November 2024.
Selain itu, MPAL Pesawaran juga menyoroti kondisi para petani dan nelayan yang kian memprihatinkan. Sektor pertanian mengalami penurunan, sementara para nelayan menghadapi berbagai permasalahan yang semakin rumit. MPAL juga mencatat bahwa infrastruktur jalan di 11 kecamatan di Pesawaran banyak yang mengalami kerusakan parah.
MPAL Pesawaran menyimpulkan bahwa kondisi ini merupakan bukti kegagalan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Dendi Ramadhona, yang juga merupakan suami dari calon Bupati Pesawaran, Nanda Indira.
“Dendi telah gagal menjalankan visi misinya dan tidak berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Pesawaran. Kegagalan ini harus diakui tanpa alasan apa pun,” tegas Mualim.
Oleh karena itu, MPAL Pesawaran menyatakan sikap menolak penerusan kepemimpinan oleh Nanda Indira. Setelah melalui proses kajian dan diskusi mendalam, MPAL Pesawaran menyatakan dukungannya kepada pasangan Hi. Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, pihaknya berpendapat bahwa pasangan ini memiliki visi misi yang lebih dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi Pesawaran.
Sementara Ketua MPAL Pesawaran Hi. Maulana Marsad Gelar Paksi Tuan, secara tegas menolak adanya politik dinasti di Kabupaten Pesawaran, terutama dalam penerusan kekuasaan dari generasi ke generasi dalam satu keluarga, dari ayah ke anak, dan sekarang menuju ke istri.
“Kami, masyarakat adat, secara tegas menolak adanya politik dinasti dari bapak ke anak, dan sekarang ke istri anak yang tidak memiliki kapabilitas untuk membangun Pesawaran,” tegas Maulana.
Maulana juga mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi Pesawaran yang dinilai kurang berkembang. Ia menyebut sejumlah masalah seperti jalan rusak parah, tunggakan siltap (penghasilan tetap) aparatur desa, gaji 8 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dibayar, serta banyaknya kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih ngontrak.
“Saya sangat miris melihat kondisi Pesawaran saat ini yang tidak ada kemajuan. Banyak masyarakat menderita karena jalan rusak parah, hak-hak mereka tidak dibayarkan seperti siltap aparatur desa dan gaji ASN 8 persen, serta banyak kantor OPD yang masih ngontrak. Ini bukti bahwa Dendi Ramadhona tidak mampu memimpin Pesawaran ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (red).
