PESAWARAN – DPRD Kabupaten Pesawaran berjanji akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) terkait carut marut keuangan di Pemerintah Daerah setempat.
Hal tersebut disampaikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Pesawaran sementara Achmad Rico Julian dan M Nasir, saat menggelar dialog dengan Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP). Pada Kamis 26 September 2024.
“Kami sangat mendukung apapun aspirasi yang disampaikan kawan-kawan, selagi semua itu untuk kepentingan masyakat, kami berjanji akan merespon dengan cepat. AMP jangan berpikir mentang – mentang partai kami berdua ke Nanda Indira – Antonius masalah ini akan kami biarkan,
tentu tidak, yang jelas akan kami tindak lanjuti. Tapi setelah AKD terbentuk. Kalau untuk sekarang kita hanya bisa sebatas berdialog, tapi kami janji nanti setelah sudah Definitif kami akan tindak lanjuti “janji Rico.
Ditambahkan Wakil ketua sementara M Nasir, dirinya memastikan dibawah kepemimpinan DPRD priode 2024-2029 pihaknya akan lebih selektif dalam menyusun anggaran, bahkan siapapun Bupati yang terpilih pada Pilkada 2024 mendatang pihaknya akan kritis terhadap kebijakan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.
“Yakinlah kami akan menindklanjuti aspirasi yang disampaikan AMP setelah pimpinan DPRD definitif telah dilantik. dan siapapun nantinya yang terpilih jadi Bupati pada Pilkada 2024 akan tetap kita kritisi,” ujarnya.
Sementara Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) Saprudin Tanjung menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD sementara yang telah berkenan untuk berdialog dengan pihaknya.
Dijelaskan Tanjung, tujuan dari dialog tersebut untuk menyampaikan berbagai infromasi terkait kondisi keuangan Pemerintah Daerah Pesawaran yang sedang tidak baik-baik saja.
Penyebabnya adalah salah satunya lantaran besarnya hutang pemerintah kepada PT BJB sebesar Rp80 miliar yang secara otomatis semakin membebani keuangan Pemkab.
“Akibat hutang ini korbannya banyak, salah satunya banyaknya kegiatan pisik yang belum terbayar kan, belum lagi ditambah gaji aparatur desa selam 4 bulan juga belum terbayarkan. Bahkan gaji mereka yang dua bulan di bulan November -Desember 2021 itu juga belum dibayar hingga saat ini”ucap Tanjung.
Untuk itu Tanjung berharap kepada pimpinan DPRD yang saat ini, bisa segera menyikapinya, sebelum semuanya semakin bertambah parah.
“Sebetulnya kami sangat menyadari posisi DPRD saat ini untuk ketua dan wakil ketua saja masih sementara secara otomatis AKD di DPRD belum terbentuk. Tapi kenapa hal ini harus segera kami sampaikan, karena kondisinya sangat mendesak. Kalau gali lobang tutup lobang oke lah,tapi ini yang terjadi gali lobang terus menerus”sesal Tanjung.
Karena lanjut, anjung apa yang telah dilakukan Pemkab Pesawaran saat ini, sudah sangat keterlaluan, bagaimana tidak selain bupatinya telah mengangkangi perbup yang telah buat dia sendiri, berdasarkan informasi yang didapat setelah hutang kepada PT BJB (Bank Jabar, red) lunas. Pemkab Pesawaran berencana akan kembali mengajukan pinjaman ke bank yang sama untuk menutupi hutang-hutang selanjutnya.
“Jika benar isu Pemerintah akan kembali berhutang, menurut saya itu wacana yang konyol, DPRD harus mencegah itu” Pungkasnya. (**).
