LAMPUNG – Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Provinsi Lampung atas kinerjanya dalam pengelolaan keuangan daerah. Lampung berhasil menembus zona hijau realisasi APBD tahun 2025, menandakan pengelolaan anggaran yang efektif serta serapan belanja yang seimbang dengan pendapatan.
Apresiasi tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, Senin (20/10/2025). Dalam rapat itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut hadir secara daring dari Ruang Rapat Sakai Sambayan, bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Mendagri Tito menegaskan bahwa akselerasi belanja daerah menjadi faktor penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, roda ekonomi hanya akan berputar cepat jika kedua penggeraknya—pemerintah dan sektor swasta—berjalan beriringan.
“Belanja daerah bukan hanya soal administrasi, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah akan kembali menjadi energi bagi pertumbuhan lokal,” ujar Tito.
Ia memaparkan, total APBD nasional tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1.300 triliun, dengan sebagian besar bersumber dari dana transfer pusat. Namun, hingga akhir September 2025, realisasi belanja daerah masih berada di kisaran 56,07 persen, sedikit di bawah tahun sebelumnya.
Tito mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membiarkan dana publik mengendap di rekening bank. Berdasarkan catatan Bank Indonesia, masih ada sekitar Rp233 triliun dana daerah yang belum terserap.
“Dana sebesar itu seharusnya sudah menjadi proyek, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi baru di daerah. Kalau hanya mengendap, ekonomi akan stagnan,” tegasnya.
Dalam laporan yang dipaparkan Kemendagri, Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah dengan kinerja fiskal terbaik secara nasional. Hingga akhir triwulan III 2025, Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar 62,11 persen dan realisasi belanja mencapai 61,69 persen.
Dengan capaian tersebut, Lampung berada di peringkat kedelapan nasional dalam kategori zona hijau realisasi APBD, bersama provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, DIY, dan Nusa Tenggara Barat.
Selain itu, inflasi di Lampung juga berhasil ditekan hingga 1,2 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 2,65 persen. Angka tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan pengendalian harga dan koordinasi tim TPID di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut hadir dalam rapat tersebut menambahkan bahwa daerah dengan realisasi anggaran tinggi dan tata kelola yang baik akan menjadi prioritas dalam peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun berikutnya.
“Kalau kinerjanya bagus, transparan, dan berdampak langsung ke masyarakat, tentu akan kami dukung dengan alokasi anggaran yang lebih besar,” ujarnya.
Purbaya juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini stabil di angka 5,12 persen dengan inflasi terkendali.
Menurutnya, kondisi ekonomi nasional yang sehat harus dijaga bersama antara pusat dan daerah, terutama melalui penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta tata kelola yang bersih.
“Uang publik tidak boleh menganggur. Harus segera bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (**)
