PESAWARAN – Bupati terpilih Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra, mendesak Bupati saat ini, Dendi Ramadhona, untuk segera menyelesaikan sejumlah persoalan utang daerah sebelum masa jabatannya berakhir. Langkah ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, terutama karena menyangkut hak-hak vital para aparatur desa, guru, dan ASN, yang hingga kini belum menerima insentif serta tunjangan kinerja (tukin) yang seharusnya sudah dibayarkan.
Utang daerah yang menjadi sorotan tidak hanya berdampak pada hak pegawai pemerintah, tetapi juga menyentuh langsung pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah tunggakan pembayaran BPJS masyarakat Pesawaran, yang memicu kekhawatiran atas akses kesehatan warga di kabupaten ini.
Banyak netizen menilai langkah ini sangat tepat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mereka menekankan bahwa hak-hak tersebut, terutama insentif dan tukin, sudah dianggarkan sebelumnya dan seharusnya segera dibayarkan.
“Pak Aries benar, hak aparatur desa dan ASN itu wajib diberikan. Kalau memang sudah dianggarkan, kenapa belum dibayar? Jangan sampai masalah ini diwariskan ke pemerintahan yang baru,” tulis @rizaal dikolom komentak TikTok.
“Utang BPJS juga harus diselesaikan, jangan sampai warga jadi korban. Pemerintah harus bertanggung jawab,” tulis
SIKAP WAKIL KETUA DPRD M NASIR TUAI KRITIK
Namun, di sisi lain, masyarakat menyayangkan sikap Wakil Ketua DPRD Pesawaran, M. Nasir, yang dinilai tidak mendukung langkah Aries Sandi. Dalam berbagai pernyataannya, M. Nasir justru terkesan membela Dendi Ramadhona dan tidak memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian persoalan utang ini.
Sejumlah komentar dari netizen menyoroti sikap M. Nasir yang dianggap kurang responsif terhadap isu yang menyangkut kepentingan publik. Mereka menilai, sebagai Wakil Ketua DPRD, seharusnya M. Nasir lebih mendalami persoalan anggaran yang tidak tersalurkan dengan baik.
“Bukannya mendukung langkah Bupati terpilih, M. Nasir malah terkesan membela. DPRD itu tugasnya mengawasi, kenapa malah seperti ini?” kritik salah satu netizen @A-yana.
“Mestinya beliau membantu rakyat, bukan sekadar membela pemerintah lama. DPRD harus bisa mengungkap ke mana aliran anggaran itu,” timpal netizen lainnya. (**).
