JAKARTA – Kesaksian mantan guru SMAN 1 Bandar Lampung, Muhammad Farid, yang menyatakan bahwa sekolah tersebut tidak pernah menjadi lokasi pelaksanaan ujian persamaan pada tahun 1995, dipatahkan oleh keterangan saksi pihak terkait dalam sidang pembuktian lanjutan perkara Pilkada Pesawaran di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam sidang yang disiarkan melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 7 Februari 2025, Sahrul, mantan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung, membantah klaim Muhammad Farid. Ia menegaskan bahwa pada tahun 1995 memang ada ujian persamaan Paket C yang bertempat di SMAN 1 Bandar Lampung.
“Itu untuk penempatannya saja, pelaksananya tetap Kanwil (Disdikbud Lampung),” ujar Sahrul dalam persidangan.
Sahrul menjelaskan bahwa pernyataan tersebut berdasarkan pengalamannya saat masih bertugas di Disdikbud Provinsi Lampung. Ia bahkan mengaku mendapat tugas untuk mengantarkan atasannya ke SMAN 1 Bandar Lampung guna mengawasi jalannya ujian persamaan.
“Saya mengantarkan kepala bidang ke sekolah itu karena mereka (kepala bidang) merupakan pengawas ujian,” ungkapnya.
Tak hanya Sahrul, keterangan Muhammad Farid juga dibantah oleh Sri Rejeki, seorang mantan guru senior SMAN 1 Bandar Lampung. Meski tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan, Sri Rejeki telah memberikan surat pernyataan yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini.
“Ibu Sri Rejeki tidak kami jadikan saksi, tetapi ada surat pernyataannya yang telah kami jadikan bukti. Beliau mengajar di SMAN 1 Bandar Lampung sejak 1976 hingga 2009 dan menyatakan bahwa pada tahun 1995 memang ada ujian persamaan yang bertempat di SMAN 1 Bandar Lampung,” kata Mario Andreansyah, kuasa hukum Calon Bupati Pesawaran Aries Sandi Dharma Putra.
Menanggapi bantahan tersebut, Muhammad Farid memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya merujuk pada kewenangan sekolah dalam melaksanakan ujian persamaan, bukan soal lokasi penyelenggaraannya.
“Karena kalau SMA itu tidak punya wewenang untuk melaksanakan ujian persamaan,” pungkasnya. (***).
